Web Logo Bee
Penulis: Lutfatul Malihah

Peran Penting Kebijakan Fiskal beserta Jenis dan Contohnya

Kategori:
Dipublish Tgl: Friday, 9 December 2022

Kebijakan fiskal adalah kebijakan di bidang ekonomi dan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah, di mana semua jenis keputusan dan peraturannya diambil oleh pemerintah dengan tujuan menjaga kestabilan perekonomian makro di Indonesia.

Berbagai kebijakan tersebut antara lain kebijakan perpajakan, utang piutang, penerimaan, dan belanja pemerintah dengan suatu tujuan ekonomi. Beberapa sektor yang disasar oleh berbagai kebijakan tersebut yakni sektor inflasi, pendapatan nasional, kemiskinan, dan pengangguran.

Pengertian Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

Ilustrasi Kebijakan Fiskal Dikeluarkan Pemerintah untuk Kebijakan Keuangan (Sumber: Freepik.com)

Kebijakan ekonomi yang diperkenalkan oleh John Maynard Keynes ini sudah digunakan sejak peristiwa Great Depression (Depresiasi Besar) pasca perang dunia I yakni pada tahun 1929.

Pemerintah suatu negara berhak mengatur pemasukan dan pengeluaran negara dengan membuat kebijakan ekonomi makro dan menetapkan pajak. Dengan kata lain, kebijakan yang dilakukan pemerintah ini bertujuan menstabilkan dan menumbuhkan perekonomian negara.

Kebijakan makro sudah ada di Indonesia sejak 1944 yang ditetapkan melalui undang-undang Indische Comptabiliteitswet. Lalu pemerintah Indonesia mengadaptasi undang-undang tersebut untuk menyusun kebijakannya sendiri mulai Proklamasi hingga tahun 2003.

Tujuan Kebijakan Fiskal

Kebijakan makro ini diciptakan karena beberapa tujuan berikut:

1. Menjaga Stabilitas dan Menumbuhkan Perekonomian Negara

Penerapan kebijakan ini diharapkan mampu menjaga kestabilan dan peningkatan ekonomi di berbagai sektor seperti sektor perbankan, korporat, usaha mikro, dan berbagai sektor ekonomi makro lainnya.

2. Harga Barang Tetap Stabil

Pemerintah selalu memastikan harga barang tetap stabil agar bisa dijangkau oleh semua lapisan masyarakat Indonesia serta terhindar dari fluktuasi yang disebabkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Untuk itulah pemerintah membuat kebijakan ini.

3. Menciptakan Iklim Investasi yang Lebih Baik

Dengan adanya iklim investasi yang baik, bisa mendorong para pelaku modal untuk lebih banyak melakukan investasi dan hal ini sangat menguntungkan bagi negara. Hal ini dikarenakan negara akan memperoleh banyak pendapatan yang berasal dari pajak usaha.

Fungsi Kebijakan Fiskal

Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Pasal 3 Ayat 4 tentang Keuangan Negara, ada beberapa fungsi dari kebijakan ini:

1. Fungsi Otoritas

Yang dimaksud dengan fungsi otoritas yakni saat anggaran negara menjadi pedoman yang berguna untuk mencari pendapatan dan belanja pada periode tertentu.

2. Fungsi Perencanaan

Kebijakan ini difungsikan saat anggaran negara telah menjadi dasar manajemen dalam merencanakan anggaran tahunan.

3. Fungsi Pengawasan

Dalam fungsi pengawasan bertujuan untuk menghindari adanya penyelewengan yang bersifat budgeting, prosedur, dan authority.

4. Fungsi Alokasi

Anggaran negara digunakan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya sehingga bisa meningkatkan efisiensi dan efektivitas ekonomi negara.

5. Fungsi Stabilisasi

Anggaran yang telah disusun oleh pemerintah dipakai sebagai alat untuk memelihara keseimbangan fundamental perekonomian negara.

6. Fungsi Distribusi

Di sini negara membuat kebijakan anggaran dengan cara yang adil dan patuh.

Instrumen Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal

Instrumen Kebijakan Fiskal Dikelola untuk Kestabilan Ekonomi Negara (Sumber: Freepik.com)

Beberapa alat atau instrumen yang dimanfaatkan pemerintah guna menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan ini yakni pajak, obligasi publik, alokasi anggaran, dan pengeluaran belanja.

1. Pajak

Instrumen utama dari kebijakan ini adalah pajak dari semua sektor domestik dan luar negeri. Pajak dikatakan penting karena bisa menurunkan dan meningkatkan daya beli seluruh masyarakat Indonesia.

Dengan menurunnya pajak, maka bisa meningkatkan produksi barang yang mengakibatkan daya beli masyarakat meningkat. Tetapi jika pajak dinaikkan, maka yang terjadi adalah sebaliknya.

Pemerintah bisa memanipulasi pajak dengan cara mengurangi, menambahkan, menunda, dan meniadakan pajak untuk mencapai kebijakan-kebijakan tersebut.

2. Pengeluaran Belanja

Pemerintah bisa mengurangi atau menambah pengeluaran belanja negara sesuai dengan kebutuhan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran negara.

Pengeluaran belanja pada sektor tertentu akan dikurangi oleh pemerintah jika neraca pembayaran negara sedang mengalami defisit. Salah satu contohnya adalah penundaan pembayaran THR (Tunjangan Hari Raya) bagi para PNS.

3. Obligasi Publik

Bentuk instrumen selanjutnya adalah penerbitan obligasi (surat utang negara) yang bisa dibeli oleh warga negara Indonesia. Obligasi publik yang diterbitkan oleh negara memiliki bonus komisi (coupon rate) saat pinjamannya tersebut dikembalikan kepada masyarakat.

4. Alokasi Anggaran

Pemerintah memiliki wewenang untuk mengalokasikan anggaran dari satu sektor ke sektor lainnya agar kebijakan yang telah dibuat pada periode tertentu berhasil.

Salah satu contoh alokasi anggaran adalah saat pandemi Covid-19, pemerintah memberikan prioritas anggaran pada bidang kesehatan.

Baca Juga: Bagaimana Cara Menghitung Rumus Inflasi? Apa Penyebabnya?

Jenis Kebijakan Fiskal

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ini dibagi menjadi beberapa kategori berdasarkan segi teoritis, segi penerapan, dan segi neraca pembayaran.

1. Segi Teoritis

Pada segi teoritis, kebijakan ini dibagi menjadi 3 yaitu kebijakan fungsional, disengaja (terencana), dan tidak disengaja (insidental).

  • Kebijakan Fungsional

Kebijakan ini diambil pemerintah guna meningkatkan kualitas ekonomi makro dan hasilnya baru akan terlihat pada jangka panjang. Berbagai contoh kebijakan fungsional di antaranya bantuan dana untuk start-up, pemberian beasiswa, dan lain sebagainya.

  • Kebijakan Terencana

Merupakan kebijakan manipulasi anggaran negara yang digunakan untuk menghadapi masalah tertentu. Contoh kebijakan terencana yakni pengalokasian dana APBN di bidang kesehatan untuk mengatasi masalah pandemi.

  • Kebijakan Insidental

Bentuk dari kebijakan insidental ialah penetapan keputusan atau aturan untuk melindungi stabilitas ekonomi di sektor non-pemerintah, misalnya penetapan HET (Harga Eceran Tertinggi).

2. Segi Penerapan

Dari segi penerapan ada 2 kebijakan yakni kebijakan kontraktif dan ekspansif.

  • Kebijakan Kontraktif

Kebijakan ini digunakan untuk menaikkan pajak dan menurunkan belanja pemerintah sehingga bisa mencegah terjadinya inflasi.

  • Kebijakan Ekspansif

Kebijakan ekspansif akan diambil oleh pemerintah saat kondisi ekonomi melemah dengan cara menaikkan anggaran belanja dan menurunkan atau meniadakan pajak di sektor tertentu.

Tujuannya untuk meningkatkan daya beli masyarakat agar perusahaan tetap bisa memproduksi barang tanpa perlu melakukan pengurangan karyawan.

3. Segi Neraca Pembayaran

Ada 4 jenis kebijakan berdasarkan segi neraca pembayaran, antara lain kebijakan seimbang, surplus, defisit, dan dinamis.

  • Kebijakan Seimbang

Sesuai dengan namanya, kebijakan seimbang digunakan untuk menjaga keseimbangan pendapatan dan pengeluaran negara supaya negara tidak memiliki banyak utang.

Kebijakan seimbang memiliki risiko yang cukup besar, di mana tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan seluruh warganya.

  • Kebijakan Surplus

Pemerintah akan mengambil langkah melalui kebijakan surplus jika pendapatan yang diperoleh lebih besar daripada pengeluaran. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya inflasi.

  • Kebijakan Defisit

Kebijakan defisit merupakan kebalikan dari kebijakan surplus. Fungsi dari kebijakan ini adalah untuk mengatasi kekurangan pemasukan. Salah satu contoh kebijakan defisit adalah dengan melakukan utang luar negeri

  • Kebijakan Dinamis

Pemerintah akan mengambil kebijakan dinamis jika sewaktu-waktu negara membutuhkan.

Contoh Kebijakan Fiskal

Berikut adalah beberapa contoh kebijakan yang ada di Indonesia:

  • Tax amnesty (pembebasan pajak), bentuknya berupa pengurangan atau peniadaan pajak bagi warga yang mau melaporkan jumlah kekayaannya pada periode tertentu.
  • Subsidi BBM dan gas, di mana kebijakan ini bertujuan untuk memperlancar mobilitas masyarakat.

Perbedaaan Kebijakan Fiskal dan Moneter

Ini merupakan dua kebijakan yang saling melengkapi dan terintegrasi satu sama lain, tetapi keduanya memiliki beberapa perbedaan yakni:

No. Kebijakan Fiskal Moneter
1 Pengambilan Keputusan Diputuskan dan dikelola oleh Kementerian Keuangan Wewenang sepenuhnya oleh Bank Indonesia
2 Tujuan Menjaga dan mengelola kesejahteraan pada sektor-sektor pelaku perputaran uang seperti pelaku usaha, konsumen, dan pekerja Menjaga jumlah uang yang beredar di masyarakat

 

Kebijakan fiskal merupakan kebijakan yang sangat berpengaruh di bidang perekonomian makro. Oleh sebab itu, penting bagi masyarakat untuk terus mendukung perkembangannya agar stabilitas perekonomian negara tetap terjaga.

Pahami keuangan untuk menjalankan bisnis secara aman dan lancar, coba Anda gunakan software akuntasi Beeaccounting, untuk memudahkan mengatur pajak, pemasukan dan hal sejenisnya pada bisnis yang sedang Anda jalankan.

Daftar sekarang juga dan jalankan bisnis dengan tenang, ada beberapa varian yang ditawarkan. Ada gratis trial 14 hari untuk Anda yang baru ingin mencoba, cukup klik banner di bawah ini:

Beeaccounting

 

4 Aplikasi Pencatatan Keuangan Praktis untuk Bisnis
Ketika menjalankan sebuah usaha, tentu memerlukan aplikasi pencatatan keuangan yang dapat membantu mencatat transaksi bisnis kita. Dengan aplikasi tersebut, kita […]
Baca Juga
Begini Rumus Laba Bersih Sederhana untuk UMKM
Apakah Anda seorang pemilik usaha kecil yang bertanya-tanya bagaimana cara menghitung atau rumus laba bersih untuk usaha Anda? Meskipun ada […]
Baca Juga
Pengertian Aktiva Tetap, Jenis, Contoh dan Metode Penyusutan
Aktiva merupakan hal yang sangat penting dalam keuangan bisnis karena menjadi sumber ekonomi dari sebuah perusahaan tersebut. Di dalam aktiva […]
Baca Juga

148rb+ Pengusaha Sudah Pakai Bee

"Operasional makin lancar, bisnis terkontrol dan mudah discale-up"
Hubungi Tim Bee sekarang untuk konsultasi GRATIS
Jam Operasional
Senin - Jumat, 09:00 - 16:00 WIB
Sabtu, Minggu dan Tgl Merah LIBUR
Kontak
No. GSM klik bawah ini
Logo GSM Telp
Alamat Kantor
Surabaya: Jl. Klampis Jaya 29J, SurabayaBandung: Aer Space - Jl. Karang Tinggal No. 41B, Bandung
Jakarta: Jl. Mampang Prapatan VIII No. 3B, Jakarta Selatan (Sementara Tutup)
Copyright © 2023 Bee.id
magnifiercrossmenu