Logo Bee Web

Bongkar 7 Asas Pemungutan Pajak di Indonesia dan Dampaknya

Ada 7 asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia loh apa saja? Simak selengkapnya pada artikel berikut ini lengkap dengan penjelasannya
Penulis: Lutfatul Malihah
Kategori:
Dipublish Tgl: Tuesday, 5 March 2024

Asas pemungutan pajak adalah pedoman yang digunakan untuk mengatur bagaimana pembuatan regulasi perpajakan, hingga keadilan bagi setiap wajib pajak di Indonesia.

Oleh karena itu, pemahaman mendalam terhadap asas-asas pemungutan pajak menjadi krusial dalam konteks ekonomi dan keuangan suatu bangsa, membuka pintu pemahaman yang lebih luas terkait dengan peran dan dampak pajak dalam pembangunan dan keberlanjutan perekonomian.

Pengertian Asas Pemungutan Pajak Menurut Ahli

asas pemungutan pajak di indonesia

Asas pemungutan pajak disusun untuk menjadi pedoman dalam proses pajak (Credit: Freepik.com)

Berikut beberapa asas pemungutan pajak menurut beberapa ahli:

1. Adam Smith

Dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, adam smith menjelaskan ada 4 asas pemungutan pajak yang dinamai sebagai "The Four Maxims", yang terdiri dari:

  • Equality (Keseimbangan dan Keadilan), negara tidak diperbolehkan untuk mendiskriminasi antar sesama wajib pajak. Jika dalam keadaan sama maka para wajib pajak wajib dikenakan pajak yang sama juga.
  • Certainty (Kepastian Hukum), kepastian hukum diperlukan dalam menentukan subjek-objek, besaran nilai pajak, dan ketentuan waktu pembayaran.
  • Convenience (Tepat Waktu), pajak harus dipungut pada waktu dan cara yang nyaman bagi wajib pajak untuk pembayaran, contohnya dekat-dekat dengan diterimanya penghasilan wajib pajak.
  • Economy (Efisien dan Ekonomis), biaya pemungutan pajak harus seminimal mungkin dan tidak lebih dari pemasukan yang ada.

2. W.J Langen

Asas pemungutan pajak menurut W.J Langen terdiri dari 5 asas, yakni:

  • Daya Pikul, besar kecilnya pajak harus sesuai dengan penghasilan, semakin meningkat penghasilan wajib pajak amak semakin besar pajaknya dan sebaliknya.
  • Manfaat, pajak yang dikelola oleh negara harus digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat kepada kepentingan umum.
  • Kesejahteraan, Pajak yang dipungut oleh negara seharusnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.
  • Kesamaan, dalam kondisi yang sama, antar Wajib Pajak harus dikenai pajak dengan jumlah yang sama, sehingga diperlakukan secara adil.
  • Asas Beban Sekecil-kecilnya, pemungutan pajak harus diusahakan sekecil-kecilnya atau serendah-rendahnya dibandingkan dengan nilai objek pajak.

Dapat disimpulkan baik Adam Smith maupun W.J Langen menginginkan pajak yang dikenakan wajib pajak tidak merugikan dan memberikan manfaat untuk banyak hal.

Hitung Laporan Pajak Pakai Beecloud

Jenis Asas Pemungutan Pajak

Mengutip dari laman pajakku.com, dalam menentukan subjek dan objek pajak harus memperhatikan 3 asas pemungutan pajak yakni, asas sumber, domisili dan kebangsaan.

1. Asas Sumber

Asas pertama adalah asas sumber, atau asas teritorial asas yang menitikberatkan pada pengenaan pajak berdasarkan sumber penghasilan tanpa memandang status atau identitas penerima penghasilan.

Negara yang mengadopsi asas ini akan mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayah atau sumber di dalam negaranya, tanpa mempermasalahkan siapa penerima penghasilan tersebut.

Dengan kata lain, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang berasal dari negara yang bersangkutan.

Pajak akan dikenakan selama penghasilan tersebut berasal dari wilayah atau sumber di negara tersebut, terlepas dari apakah penerima penghasilan merupakan Wajib Pajak dalam negeri atau luar negeri.

2. Asas Domisili

Berikutnya adalah asas domisili, asas ini juga disebut dengan asas world wide income. Dimana asas ini merupakan prinsip dalam pemungutan pajak yang menekankan pada tempat tinggal atau domisili Wajib Pajak di suatu negara.

Dalam konteks ini, negara akan mengenakan pajak atas penghasilan yang diterima oleh individu atau badan yang menjadi penduduk atau berdomisili di wilayah tersebut.

Artinya, pengenaan pajak didasarkan pada lokasi atau tempat tinggal Wajib Pajak, tanpa memandang asal usul atau sumber penghasilan yang diterima.

Asas ini juga memungkinkan negara untuk mengenakan pajak baik atas penghasilan yang diterima di dalam negeri maupun dari luar negeri, selama Wajib Pajak memiliki status penduduk atau domisili di negara tersebut.

3. Asas Kebangsaan

Terakhir adalah asas kebangsaan, yakni asas yang dalam pemungutan pajaknya menekankan bahwa pengenaan pajak hanya dilakukan berdasarkan status kewarganegaraan dari individu atau badan yang menerima penghasilan.

Dalam konteks ini, negara akan mengenakan pajak kepada individu atau badan berdasarkan kewarganegaraannya, tanpa mempertimbangkan tempat tinggal atau asal usul penghasilan tersebut.

Artinya, Wajib Pajak akan dikenakan pajak selama memiliki status kewarganegaraan di negara yang mengimplementasikan asas ini, terlepas dari di mana penghasilan tersebut diperoleh.

Asas kebangsaan membuat kewarganegaraan menjadi faktor utama dalam menentukan kewajiban pajak, sehingga Wajib Pajak tetap dikenakan pajak oleh negara asalnya, bahkan jika penghasilan tersebut berasal dari luar negeri.

Asas Pemungutan Pajak di Indonesia

Di Indonesia ada 7 asas pemungutan pajak yang berlaku (Credit; Freepik.com)

Berdasarkan laman online-pajak.com ada 7 asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, berikut diantaranya:

1. Asas Finansial

Pertama ada asas finansial. asas finansial dalam pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada kondisi keuangan atau besaran pendapatan yang diterima oleh wajib pajak.

Pajak ditentukan sesuai dengan pendapatan masing-masing individu atau badan, seperti contohnya, Agus yang memiliki pendapatan lebih rendah akan dikenai pajak yang proporsional dengan penghasilannya dibandingkan dengan Budi yang memiliki pendapatan lebih tinggi.

2. Asas Ekonomis

Berikutnya asas ekonomis, menekankan bahwa hasil pemungutan pajak harus digunakan sesuai dengan kepentingan umum dan tidak boleh merugikan kondisi perekonomian rakyat.

Pajak diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan negara tanpa harus mengandalkan utang luar negeri. Pemanfaatan hasil pajak diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

3. Asas Yuridis

Selanjutnya adalah asas yuridis, yakni pemungutan pajak di Indonesia merujuk pada ketentuan hukum yang mengaturnya, termasuk Pasal 23 ayat 2 UUD 1945. Selain itu, juga diatur dalam Undang-Undang lainnya, yakni:

  • Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP)
  • Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak dan Penghasilan (Pph)
  • Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Pertambahan Nilai Barang dan Jasa, serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  • Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Aturan dan Prosedur Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
  • Undang-Undang No. 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
  • Undang-Undang No.14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak yang Berlaku di Indonesia.
  • Undang-Undang No. 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

4. Asas Umum

Kemudian ada asas umum yang menekankan bahwa pemungutan pajak didasarkan atas keadilan umum, dirancang untuk dan dari masyarakat Indonesia.

Pajak yang dikenakan harus mencerminkan prinsip keadilan sehingga baik pemungutan maupun penggunaan pajak berkontribusi positif bagi seluruh masyarakat.

5. Asas Kebangsaan

Selanjutnya asas kebangsaan, menegaskan bahwa setiap orang yang lahir dan tinggal di Indonesia wajib membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di negara ini.

Warga asing yang tinggal di Indonesia selama lebih dari 12 bulan juga dikenai pajak selama penghasilan mereka bersumber dari Indonesia.

6. Asas Sumber

Kemudian asas sumber yang mengacu pada dasar pemungutan pajak sesuai dengan tempat perusahaan berdiri atau tempat tinggal wajib pajak.

Pajak hanya diberlakukan untuk orang yang tinggal dan bekerja di Indonesia, contohnya TKI yang bekerja diluar negeri, meskipun secara status kewarganegaraan Indonesia tapi ia bekerja dari luar negeri sehingga tidak wajib membayar Pph/ pajak penghasilan.

Baca Juga: Cara Menghitung PPh 21 Karyawan Terbaru 2023

7. Asas Wilayah

Terakhir adalah asas wilayah, yakni pajak yang dikenakan berdasarkan tempat tinggal. Dari contoh kasus TKI di ata mereka tidak wajib dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia, sebaliknya jika ada WNA yang tinggal dalam masa tertentu maka wajib dikenai pajak.

Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia

Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan 3 cara. (Credit: Freepik.com)

Ada 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia, diantaranya adalah official assessment system, self assessment sistem dan withholding system. Berikut penjelasan lengkapnya:

1. Official Assessment System

Pertama ada official assessment system, sistem ini memungkinkan pihak berwenang untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak.

Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak baru dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak.Penerapan sistem ini umumnya diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya.

Pada proses pembayaran PBB, KPP berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak, sehingga wajib pajak hanya perlu membayar berdasarkan surat ketetapan tersebut.

2. Self Assessment System

Berikutnya ada self assessment system, yakni pemungutan pajak untuk menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak. Dalam hal ini, wajib pajak bersifat pasif, dan hutang pajak baru dapat digunakan setelah otoritas pajak mengeluarkan surat ketetapan pajak.

Sistem ini umumnya diterapkan pada penyelesaian Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atau jenis pajak daerah lainnya. Pada proses pembayaran PBB, KPP berperan sebagai pihak yang mengeluarkan surat ketetapan pajak. Sehingga, wajib pajak hanya perlu membayar berdasarkan surat ketetapan tersebut.

3. Withholding System

Terakhir adalah withholding system, yakni sistem yang mengindikasikan bahwa wajib pajak dan pemerintah tidak berperan aktif dalam menghitung besaran pajak.

Pihak ketiga yang berwenang menentukan besarnya pajak terutang dan menerbitkan bukti potong atau bukti pungut bagi wajib pajak yang telah melunasi pajak terutang.

Jenis pajak yang termasuk dalam sistem ini di Indonesia meliputi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Sertifikat pajak atau bukti potong dianggap sebagai bukti bahwa pajak telah dibayar dan dapat dilampirkan pada SPT PPh atau SPT PPN tahunan wajib pajak yang bersangkutan.

Baca Juga: Sistem Pemungutan Pajak: Tulang Punggung Keuangan Negara

# Pertanyaan Terkait Asas Pemungutan Pajak

Berikut beberapa pertanyaan umum terkait asas pemungutan pajak:

1. Mengapa diperlukan asas dalam pemungutan pajak?

Sistem pemungutan pajak dibuat dan ditetapkan untuk menciptakan keadilan bagi setiap wajib pajak yang ada di Indonesia.

2. Apa hal yang membedakan pemotongan pajak dan pemungutan pajak?

Secara pengertian pemotongan pajak berarti memotong pembayaran atau jumlah yang diterima yang didasarkan pada Dasar Pengenaan Pajak (DPP).

Sedangkan pemungutan pajak adalah menambah jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya diterima oleh negara dari wajib pajak.

3. Apa yang terjadi jika tidak ada pemungutan pajak?

Salah satu tujuan dari adanya pajak adalah mensejahterakan masyarakatnya, melalui perbaikan tanpa harus bergantung dengan utang luar negeri.

Sehingga jika tidak ada pemungutan pajak negara akan memiliki jumlah hutang yang tinggi, tidak bisa membiayai pembangunan dan melindungi masyarakat miskin.

Nah, itu dia beberapa informasi mengenai asas pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia. Semoga bermanfaat!

Apa Itu PPnBM? Daftar Barang Kena Pajak dan Cara Menghitungnya
Ada yang menarik di tahun 2021 lalu, pemerintah menerapkan pengurangan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) khususnya mobil. Sejak itu,
Baca Juga
Apa itu SPT? Memahami Lebih dalam Tentang SPT
Apa itu SPT? Untuk setiap wajib pajak, SPT tahunan merupakan sesuatu yang umum untuk didengarkan. SPT tahunan berarti Surat Pemberitahuan
Baca Juga
Contoh Pajak Tidak Langsung, Pengertian, dan Jenisnya
Contoh pajak tidak langsung yang sering kita temui sehari-hari ada pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bea Masuk, Pajak Ekspor dan
Baca Juga
Tutorial Mudah Cara Pengisian Aplikasi e-SPT PPh 21
Aplikasi e-SPT PPh 21 diciptakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk memudahkan pembuatan dan pelaporan SPT PPh 21. Sebelum era e-SPT,
Baca Juga
Pengertian dan Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Pajak Penghasilan Pasal 21 ini tentu sudah tidak asing lagi bagi Anda, karena setiap orang  memiliki WP (wajib pajak). Apalagi
Baca Juga
Pajak Online Shop: Jenis, Cara Lapor & Bayar Lengkap!
Pajak adalah pungutan wajib.  Sebagai warga negara yang baik, tentu kita harus mematuhi kewajiban membayarkan hak negara berupa pajak. Pajak
Baca Juga
Customer Service Bee

148rb+ Pengusaha Sudah Pakai Bee

"Operasional makin lancar, bisnis terkontrol dan mudah discale-up"
Hubungi Tim Bee sekarang untuk konsultasi GRATIS
Logo Bee Web
Software Akuntansi & Kasir No. 2 di Indonesia. Memudahkan Pemilik Bisnis dan Akuntan untuk mengerjakan dan menganalisa keuangan lebih cepat, mudah, dan akurat. Gratis Trial atau Demo Gratis dengan Tim Bee.
Jam Operasional
Senin - Jumat, 09:00 - 16:00 WIB
Sabtu, Minggu dan Tgl Merah LIBUR
Chat via WA
Alamat Kantor
Surabaya: Jl. Klampis Jaya 29J, SurabayaBandung: Ruang 59 - Jl. Surya Sumantri No.59, Sukawarna, Bandung
Jakarta: Jl. Mampang Prapatan VIII No. 3B, Jakarta Selatan (Sementara Tutup)
Copyright © 2024 Bee.id
magnifiercrossmenu